Akan menjadi permasalahan bagi setiap agama yang pada dasaranya memiliki nilai-nilai ajaran universal dan menyeluruh, jika dibenturkan dengan realitas sosial yang ada dalam masyarakat. Tidak bisa dipingkiri bahwa agama muncul belakangan ketika tradisi telah bertahan cukup lama dan sudah melekat kuat dalam tradisi masyarakat. Begitupun pula penyebaran manusia yang merata ke penjuru dunia telah menimbulkan terciptanya beranekaragam ras, suku, budaya, tradisi, dan iklim geografis yang berbeda-beda pula. Pada posisi ini agama harus dituntut untuk menyesuaikan diri dengan segala keragaman tersebut. Namun, tidak sedikit juga terjadi gesekan-gesekan antara agama dan keragaman tersebut bahkan antara agama itu sendiri. Perlu adanya suatu pendekatan untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan dari keragaman tersebut. Terlebih bangsa Indonesia yang memiliki penduduk yang sangat beragam. Berangkat dari hal itu, pada makalah ini akan dibahas realitas masyarakat ditinjau dari sudut pandang atau pendekatan diversity (keragaman) dan pluralisme.

Makalah ini berpijak dari asumsi yang dikeluarkan oleh Abdullahi Ahmed An-Na’im bahwa keragaman (diversity) merupakan suatu perbedaan agama, etnik, dan data-data demografis lainnya, sedangkan pluralisme merupakan tata nilai, sikap, institusi, dan merupakan proses yang bisa menerjemahkan realitas keragaman tersebut menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi.[1] Dari asumsi ini bisa disimpulkan bahwa keragaman merupakan realitas yang ada dalam masyarakat, dan pluralisme di sini mempunyai posisi sebagai tata nilai positif yang menegosiasikannya.

Hal ini akan menjadi jelas jika kita berusaha mengambil contoh dari itu. Katakanlah Indonesia yang memiliki realitas keragaman berupa agama, suku, tradisi, dan budaya jika tidak diimbangi dengan sikap pluralisme yang menghendaki sikap toleran tidak akan menjadi Indonesia yang seperti sekarang ini. Dalam kasus Indonesia, sangatlah unik kalau ditilik bahwa setiap agama yang masuk dituntut harus bisa menyesuikan diri dengan tradisi dan budaya lokal Indonesia. Kita kenal Islam kejawen, Kristen Batak, ataupun istilah Sah-Yang-Tu dalam agama Hindu yang bukan istilah asli dari agama itu, melainkan istilah Tuhan dalam bahasa sansekerta. Khusus mengenai masuknya Islam ke Indonesia juga beranekaragam, ada yang lewat jalan damai, namun ada pula yang melalui pertentangan dengan tradisi lokal.

  1. A.    Memahami Diversity (Keragaman)

Dari asumsi An-Na’im yang menerangkan bahwa keragaman terdiri dari keragaman agama, etnik, dan data-data demografis lainnya, seperti ras dan budaya, masih terlalu luas untuk dikaji. Untuk itu dalam pembahasan kali ini saya akan mencoba membatasi mengenai multikulturalisme atau keanekaragaman. Meskipun begitu, nanti di bagian akhir akan dihubungkan dengan keanekaragaman lainnya.

Pertama-tama mari kita mencari pengertian mengenai multikulturalisme. Terdapat beberapa pengertian multikuturalisme, yaitu:

  1. Multikuturalisme dipahami melalui dua konsep yang berbeda, namun masih berkaitan. Pertama, multikuturalisme merupakan realitas kemajemukan budaya yang terdapat dalam masyarakan. Kedua, multikulturalisme merupakan seperangkat kebijakan pemerintah yang dibuat sedemikian rupa agar masyarakat dapat memberikan perhatian pada kebudayaan dari semua kelompok etnik dan suku bangsa.
  2. Multikulturalisme dipahami sebagai konsep sosial yang diinternalisasikan ke dalam pemerintah untuk selanjutnya dijadikan sebuah kebijakan. Hal tersebut tidak lepas dari anggapan bahwa pemerintahlah yang mempunyai otoritas tertinggi dalam kehidupan bernegara. Akibat dari hal itu, diharapkan dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah akan melahirkan sikap apresiatif dan toleran pada berbagai kelompok etnik, kesetaraan bahasa, agama, maupun pelaksanaan budaya.
  3. Multikulturalisme jika dikaitkan dengan pendidikan merupakan strategi pendidikan yang sangat bermanfaat untuk menamkan sikap toleran dengan segala perbedaan kepada peserta didik.
  4. Multikulturalisme dilihat sebagai ideologi yang dikatakan sebagai gagasan bertukar pengetahuan dan keyakinan yang dilakukan melalui pertukaran kebudayaan dan perilaku budaya setiap hari.[2]

Dari pemaparan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme dipahami sebagai dua entitas, yaitu: pertama, multikuturalisme sebagai suatu realitas masyarakan; dan kedua, multikulturalisme sebagai suatu idoelogi yang mendukung terciptanya masyarakat yang toleran dan stabil.

  1. B.     Memahami Pluralisme

Menurut peneliti antropologi Steve Olson, dalam sejarahnya, manusia berasal dari satu keturunan komunitas yang sama.[3] Kemudian mereka berpetualangan dan menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sebuah komunitas manusia yang pada awalanya merupakan kelompok makrokultur yang homogen, sejalan dengan waktu dan perkembangan zaman, berubah menjadi kelompok multikultur yang lebih heterogen.[4] Dari situ, kelompok yang terakhir inilah yang akan melahirkan konsep pluralisme tersebut.

Selanjutnya, mengenai makna dari pluralisme terdapat beberapa katagori untuk menjelaskannya. Pertama, makna pluralisme jika dihubungkan dengan konsep lain:

  1. Pluralisme etnik (ethnical pluralism) adalah pengakuan terhadap kesetaraan sosial dan budaya antara etnik yang terdapat dalam masyarakat;
  2. Pluralisme politik (political pluralism) adalah pengakuan terhadap kesetaraan dalam distribusi kekuasaan kepada pelbagai kelompok kepentingan, kelompok penekan, kelompok etnik dan ras, organisasi dan lembaga politik dalam masyarakat;
  3. Struktur kekuasaan yang pluralistik (pluralistic power structure) merupakan suatu sistem pembagian hak kepada semua kelompok yang beragam dalam masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan;
  4. Model pluralis (pluralist model) adalah suatu analisis politik yang memandang kekuasaan merupakan perluasan pertarungan antara kelompok kepentingan;
  5. Dual pluralist theory adalah teori yang mengatakan bahwa kekuasaan dalam sitem sosial didistribusikan di antara beragam kelompok dan individu;
  6. Pluralisme media merupakan pandangan mengenai pengakuan kebebasan dan kemerdekaan media.[5]

Kedua, makna pluralisme jika ditinjau sebagai sebuah doktrin. Terdapat beberapa pengertian atas hal tersebut:

  1. Pluralisme merupakan doktrin yang mngetakan bahwa dalam perubahan sosial terdapat banyak sebab yang mempengaruhinya;
  2. Pluralisme dimunculkan pada sekitar tahun 1920-an, sempat meredup, pada sekitar tahun 1960-an dimunculkan lagi, dan kembali dimunculkan pada tahun 1980-an. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya satu budaya yang mendominasi;
  3. Selanjutnya pluralisme dimaknai oleh pemerintah sebagai “bergaining” terhadap para pemimpin dari beragam kelompok, termasuk ras, suku, agama, budaya, dsb.[6]

Dari paparan pengertian dan pemaknaan pluralisme, dapat disimpulkan bahwa pluralisme merupakan suatu kenyataan dalam masyarakat yang masih belum sepenuhnya terakulturasi dengan yang lainnya. Hal tersebut menimbulkan perbedaan, dan dari perbedaan tersebut diperlukan adanya sikap toleran dan saling menghargai antar kelompok.

  1. C.    Tiga Sikap Masyarakat Islam dalam Merespon Keragaman dan Pluralisme

Kalau dirunut lebih jauh, akar pandangan dari doktrin keragaman dan pluralisme berasal dari tradisi kristiani. Terdapat nama Karl Rahner yang dianggap oleh sejumlah besar kalangan merupakan teolog yang paling berpengaruh di abad ke-20. Pemikirannya mempunyai pengaruh dalam Konsili Vatikan II tahun 1962-1965 yang akhirnya gereja merevisi pandangan tentang extra eclessiam nulla salus (di luar gereja tidak ada keselamatan), dengan mempertimbangkangkan bahwa karunia Yesus bersifat universal dan menyeluruh, sehingga terdapat kemungkinan bahwa karunia Yesus juga terdapat di dalam agama-agama lain di luar Kristen. Hal tersebut membuat gereja yang tadinya bersifat eksklusif menjadi inklusif.[7] Selanjutnya bagaimana sikap Islam?

Dari berbagai perdebatan kalangan Islam hingga masa kekikian, dapat disimpulkan beberapa sikap yang diejawantahkan oleh kalangan Islam untuk menanggapi tema keragaman dan pluralisme dalam realitas masyarakat.

Pertama, sikap eksklusif. Dalam merespon keberagamaan dan pluralisme, sikap inilah yang paling banyak berpengaruh dan dianut oleh mayoritas Islam. Di dalamnya membawa pandangan bahwa Islam adalah agama yang paling benar (QS. 3:19); agama selain Islam tidak akan diterima Tuhan di akhirat (QS. 3:85); termasuk mengenai pertentangannya dengan kalangan Yahudi dan Kristiani seperti “Orang-orang Yahudi dan Kristiani tidak akan rela kepada kamu, hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, ‘sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar). Dan jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak akan jadi pelindung dan penolong bagimu” (QS. 2:120).

Kedua, sikap inklusif. Pada sikap kedua ini, kelompok yang mendukung sikap inklusif memulai dengan tidak memandang Islam agama yang terlembaga (organized religion), melainkan mencoba menemukan sisi rohani dari Islam itu sendiri ~ artinya pasrah sepenuhnya (kepada Allah). Oleh karena itu, menurut kelompok ini bahwa setiap agama yang mengajarkan tentang kebaikan, perdamaian, dan keselamatan dunia dan akhirat, maka pantas disebut dengan Islam. Argumen mereka juga diambil dari kisah-kisah Nabi-nabi dan kaum-kaum terdahulu yang mengajarkan Islam. Agama Islam yang sekarang ini dipandang sebagai penyempurna agama-agama sebelumnya dan bukan menyalahkannya.

Ketiga, sikap plural. Kelompok yang mendukung sikap ini mempunyai pandangan bahwa masing-masing agama mempunyai jalannya masing-masing untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Mereka menolak mengakui satu jalan kebenaran atau agama sebagai penyempurna atau pelengkap agama lainnya.[8]

Inilah diskursus mengenai kebenaran agama yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Hal tersebut juga terkadang menimbulkan beberapa gesekan-gesekan antar umat Islam. Dalam hal ini sikap toleransi-lah yang bisa meredam berbagai gesekan pemikiran tersebut.

  1. D.    Keragaman (diversity) dan Pluralisme di Ranah Kehidupan Bernegara di Indonesia

Indonesia yang pada dasarnya merupakan salah satu negara kepualauan terbesar dan terluas di dunia, dengan lebih dari 17.000 pulau, ras, etnis, budaya, ataupun tradisi dianggap oleh Buya Safi’I sebagai mukjizat sejarah yang bernilai sangat tinggi, jika bisa bertahan dalam tempo waktu yang lama mengingat adanya perbedaan-perbedaan yang rawan menimbulkan berbagai pertentangan antar masyarakatnya.[9] Hal tersebut tidak lepas dari proses awal dibentuknya negara ini. Harus diakui bahwa pada awalnya terjadi pertentangan antara para pendiri negara ini. Kalangan islamis yang mengklaim sangat berjasa dalam proses kemerdekaan Indonesia dan merasa sebagai mayoritas penduduk Indonesia berkeinginan untuk menerapkan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Namun, kehendak tersebut tidak disetujui oleh kalangan nasionalis, komunis, dan non-islam. Hingga pada akhirnya di adakan kesepakatan ~ yang masih diragukan keabsahannya oleh beberapa kalangan ~ untuk menghilangkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta pada Agustus 1945, hingga disahkannya apa yang disebut sekarang Pancasila sebagai dasar negara.

Pasca-proklamasi, banyak terjadi pembangkangan di daerah yang masih menuntut politik tujuh kata. Semisal pada sekitar tahun 1948-1962, gerakan seperatis seperti Darul Islam melakukan perlawanan di Jawa Barat, Sulawesi dan Aceh. Pada era orde baru dengan gaya kepemimpinan Soeharto yang otoriter sempat menyumbat gerakan-gerakan Islamis tersebut. Namun, politik identitas[10] berkedok Islam tersebut seolah kembali menemukan jalannya beriringan dengan tumbangnya Soeharto dalam peristiwa reformasi.

Sekarang, kalangan Islam terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menuntut diterapkannya hukum syari’at di ranah publik atau bahkan menuntun berdirinya negara Islam di Indonesia. Di kelompok ini kita kenal seperti, Jama’ah Islamiyah (JI), Laskar Jihad, Hizbit Tahrir Indonesia (HTI), Fron Pembela Islam (FPI), dan Negara Islam Indonesia (NII). Kedua, kelompok yang bersikap netral dan hanya menjadikan Islam di tataran nilai masyarakat. Di kelompok ini terdapat Muhammadiyah dan NU. Dari segala pertentangan yang terjadi tersebut, sejalan dengan gagasan Nurcholis Madjid, beruntung negara masih berpegang pada Pancasila yang bisa menjadi “kalimatun sawa” dan hendaknya memang negara tetap mempertahankan netralitasnya. Kini, di Indonesia identitas keagamaan atau kelompok dibolehkan dan diakui kebebasannya oleh negara, selama hal tersebut tidak dipaksakan.

Akhirnya, hal tersebut sesuai dengan gagasan yang diusung oleh An-Na’im bahwa bagi Muslim, syari’at merupakan keharusan untuk dilaksanakan, namun tentang pelaksanaanya dibutuhkan kesukarelaan dan bukan melalui paksaan. Posisi negara di sini bersikap netral dan bertugas untuk menjamin dan menjaga hak dan kemampuan warga negara agar mereka bisa hidup sesuai kepercayaan dan imannya.[11]

  1. E.     Penutup

Setelah dibahas secara singkat pada bagian-bagian sebelumnya, tibalah sekarang waktunya untuk memberi kesimpulan awal dari diskursus mengenai pembahasan keragaman (diversity) dan pluralisme. Kesimpulannya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh An-Na’im bahwa negara harus memposisikan diri se-netral mungkin dalam menanggapi masalah keragaman ini. Negara hanyalah sebagai medioator bagi rakyatnya yang saling berbeda. Dan negara dituntut untuk menyediakan public reason, yang merupakan sebuah ranah bebas bagi rakyat tanpa intervensi apapun.

Tentang pelaksanaan syariah, hendaknya diserahkan langsung pada kesadaran dan kesukarelaan dari masyarakat untuk melaksanakannya. Sehingga akan tercipta masyarakat muslim yang sadar, stabil, toleran, dan rukun.

Leave a Reply

*


× 1 = two

Current day month ye@r *